KUR SULIT, SHOLEH HADI KHAWATIR UMKM TERJERAT RENTENIR

BOGOR – Akses pembiayaan murah masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor. Kesulitan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikhawatirkan dapat mendorong sebagian pelaku usaha mencari sumber permodalan informal dengan beban pengembalian yang lebih berat.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Sholeh Hadi, Wakil Ketua DPC PKB Kota Bogor Bidang UMKM yang juga Ketua Aliansi UMKM Pro Prabowo dan kuliah di S2 Institut Pertanian Bogor (IPB).

Menurut Sholeh, perbankan, termasuk BRI sebagai salah satu penyalur KUR, perlu lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Ia menyayangkan adanya pengalaman UKM binaan yang mengajukan KUR tetapi tidak mendapatkan persetujuan dan kemudian diarahkan ke skema Kupedes.

“Kalau KUR sulit diakses, sementara UKM tetap membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, jangan sampai mereka akhirnya mencari pinjaman ke rentenir. Ini yang harus kita cegah bersama,” ujar Sholeh.

Ia mengatakan, tujuan keberadaan KUR salah satunya adalah membuka akses permodalan bagi pelaku usaha dengan pembiayaan yang lebih terjangkau. Karena itu, menurutnya, persoalan pengajuan KUR perlu dilihat bukan semata-mata dari sisi administrasi perbankan, tetapi juga dari kebutuhan nyata pelaku usaha.

“UKM membutuhkan pembiayaan yang bisa membantu mereka berkembang, bukan justru menambah beban biaya usaha. Kalau ada persyaratan yang belum terpenuhi, sebaiknya dijelaskan dan didampingi agar pelaku UKM bisa memperbaikinya,” katanya.

KUR Jangan Sampai Digantikan Kredit dengan Beban Lebih Tinggi

Sholeh juga menyoroti pengalaman sejumlah UKM binaan yang menurutnya tidak memperoleh KUR dan justru diarahkan ke Kupedes.

Ia menyebut, berdasarkan pengalaman yang disampaikannya, skema tersebut dapat memiliki beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan KUR.

“Pengalaman kami, ada UKM binaan yang mengajukan KUR tetapi tidak mendapatkan persetujuan, malah diarahkan ke Kupedes. Kalau kemudian beban bunganya bisa mencapai sekitar 22 persen per tahun, tentu ini menjadi persoalan bagi pelaku UKM,” ujarnya.

Sholeh menegaskan bahwa pernyataannya bukan berarti menolak pembiayaan perbankan. Sebaliknya, ia mendorong agar pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya.

“Yang kami persoalkan adalah aksesnya. Kalau UKM memang membutuhkan KUR dan memenuhi ketentuan, jangan sampai aksesnya menjadi terlalu sulit. Karena ketika modal dibutuhkan segera, pilihan informal bisa menjadi godaan,” katanya.

BRI Diminta Lebih Peduli terhadap UKM

Sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Bogor yang membidangi UMKM, Sholeh mengatakan pihaknya mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka antara perbankan, pemerintah dan komunitas pelaku usaha.

Menurutnya, bank memiliki peran strategis dalam menjaga agar UMKM tetap berada dalam ekosistem pembiayaan formal.

“BRI harus lebih aware terhadap UKM. Jangan sampai pelaku usaha kecil yang sebenarnya ingin berkembang melalui pembiayaan resmi justru kehilangan akses dan akhirnya mencari modal ke sumber-sumber yang tidak sehat,” tegasnya.

Sholeh berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog antara BRI dan pelaku UMKM.

“Aliansi UMKM Pro Prabowo siap berdialog. Kami ingin mencari solusi, bukan sekadar menyampaikan keluhan. Yang paling penting adalah bagaimana UKM mendapatkan akses pembiayaan yang wajar, transparan dan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

PKB Kota Bogor | Bogor